Mataram, SentralNTB. Id – Dialog publik bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB" yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam, menghadirkan berbagai pandangan dari kalangan pemerintah, legislatif, akademisi, dan pegiat kemanusiaan mengenai tantangan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat.
Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Asrul Sani, menegaskan bahwa dugaan ketidaksesuaian atau salah diagnosis dalam pelayanan kesehatan tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk kelalaian ataupun kesengajaan tenaga medis. Menurutnya, proses penegakan diagnosis dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasien hingga keterbatasan sarana penunjang.
"Kesalahan diagnosis bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang diterima dokter atau tenaga medis. Bisa karena kendala bahasa, cara pasien menyampaikan keluhan, gejala yang belum lengkap, hingga adanya penyakit yang memiliki gejala sangat mirip," jelasnya.
Ia mengatakan, selain faktor komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, keterbatasan pemeriksaan laboratorium, alat diagnostik, serta kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang terus dibenahi.
Meski demikian, dr. Asrul menegaskan seluruh tenaga medis bekerja berdasarkan kode etik profesi dengan tujuan utama menyelamatkan dan menyembuhkan pasien.
"Pada prinsipnya tidak ada niat tenaga medis untuk mencelakai pasien. Tujuan kami adalah menyehatkan dan menyembuhkan pasien," tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta second opinion atau pendapat medis kedua apabila masih terdapat keraguan terhadap hasil diagnosis, khususnya pada kasus penyakit yang kompleks.
Menurutnya, tantangan geografis yang dihadapi masyarakat Bima dan Dompu juga menjadi faktor penting dalam pelayanan rujukan.
"Jarak yang jauh, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah, hingga informasi yang belum lengkap saat pemeriksaan tentu menjadi tantangan bersama yang harus terus diperbaiki," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Asrul memaparkan data rujukan pasien ke RSUD Provinsi NTB sepanjang 2025 yang mencapai 309.104 kasus. Dari jumlah itu, Kabupaten Bima menyumbang 4.885 pasien (1,58 persen), Kota Bima 3.000 pasien (0,98 persen), dan Kabupaten Dompu 3.300 pasien (1,07 persen).
Sementara pada semester pertama 2026, tren rujukan masih relatif sama, dengan Kabupaten Bima mencapai 2.873 pasien (1,8 persen), Kota Bima 0,97 persen, dan Kabupaten Dompu 1,9 persen dari total pasien rujukan.
Ia menjelaskan, kasus rujukan terbanyak dari wilayah Bima-Dompu didominasi penyakit anemia, hipertensi, diabetes, kanker payudara, dan batu ginjal. Menurutnya, kondisi tersebut sejalan dengan fokus nasional Kementerian Kesehatan terhadap empat kelompok penyakit prioritas, yakni kanker, jantung, stroke, dan urologi.
Dalam pemaparannya, dr. Asrul juga menepis anggapan bahwa penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membuat rumah sakit pemerintah berorientasi bisnis.
"BLUD bukan berarti rumah sakit mencari keuntungan. Seluruh pendapatan pelayanan digunakan kembali untuk operasional rumah sakit, mulai dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, listrik, air, pemeliharaan alat hingga pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut tingkat kemandirian keuangan RSUD Provinsi NTB kini telah mencapai sekitar 85 persen, sedangkan sekitar 15 persen masih mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTB, terutama untuk belanja pegawai.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Nadira Alhabsy, menilai dugaan ketidaksesuaian diagnosis harus menjadi momentum memperbaiki sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan tenaga medis, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya dokter spesialis, serta peralatan diagnostik yang belum memadai di sejumlah daerah.
"Hari ini yang kita pikirkan adalah kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima dan Dompu. Persoalan ini memang harus dibenahi secara menyeluruh," ujarnya.
Nadira mengaku kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai perbedaan hasil diagnosis antara rumah sakit daerah dan rumah sakit rujukan di Mataram.
"Saya sering menerima laporan di Dompu. Ada pasien yang didiagnosis usus buntu dan disiapkan untuk operasi. Tetapi setelah dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata penyakitnya bukan usus buntu, melainkan penyakit lain. Ini menjadi perhatian serius," ungkapnya.
Ia menegaskan pemerintah kabupaten dan provinsi harus memperkuat sinergi dalam memperbarui alat kesehatan serta menambah jumlah dokter spesialis agar kualitas diagnosis semakin akurat.
Sebagai mitra RSUD Provinsi NTB, Komisi V DPRD NTB, lanjut Nadira, siap mendukung penguatan pelayanan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Kami siap mendukung anggaran rumah sakit provinsi sepanjang digunakan untuk melengkapi sarana prasarana, memperbarui alat kesehatan, serta meningkatkan jumlah dan kompetensi dokter spesialis," tegasnya.
Ia juga membuka peluang lahirnya regulasi daerah yang mampu memperkuat standar pelayanan kesehatan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan diagnosis di masa mendatang.
Selain itu, Nadira mengapresiasi keberhasilan RSUD Provinsi NTB dalam menyelesaikan persoalan utang rumah sakit serta menyatakan komitmennya terus membantu masyarakat Bima, Dompu, dan Kota Bima yang menjalani pengobatan di Mataram, termasuk melalui dukungan Rumah Singgah Endri Foundation dan pengadaan ambulans bagi daerah.
Berbagai masukan yang disampaikan narasumber maupun peserta menjadi refleksi bersama bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, rumah sakit, tenaga medis, akademisi, legislatif hingga masyarakat.,(01"Red).
COMMENTS