Mataram, SentralNTB.Id – Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Pemkab Bima dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-NTB, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram, tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rakor tersebut diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang semakin berintegritas sekaligus memperkuat langkah pencegahan potensi korupsi sejak dini.
Bupati Bima Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP., Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, S.E., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, S.E., Kepala Bapenda Budiharta, S.E., Kepala Dinas PUPR Taufik, S.T., M.T., Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, S.E., M.M., serta sejumlah pejabat eselon III dari Dinas Dikbudpora dan Bappeda.
Bupati Bima menegaskan bahwa keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dalam rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.”
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengendalikan risiko sejak awal.
Dengan sistem tersebut, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Perencanaan, Pengadaan hingga Pengawasan Diperkuat
Bupati Bima menjelaskan, Pemkab Bima berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor dan komitmen bersama melalui sejumlah langkah strategis.
Di antaranya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran, meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian intern serta manajemen risiko, dan mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan semakin transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penguatan tata kelola pemerintahan harus mampu membangun sistem yang dapat mencegah potensi permasalahan sejak awal, sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dihadiri Sejumlah Pejabat Pusat
Rakor tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah pusat sebagai narasumber.
Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima berharap penguatan tata kelola pemerintahan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata di setiap perangkat daerah.
Pemkab Bima pun menegaskan komitmennya untuk terus membangun pemerintahan yang berintegritas, memperkuat pencegahan korupsi, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
(Red)
COMMENTS